Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian (Kementan) Momon Rusmono di Depok, Jawa Barat, Sabtu mengatakan, jumlah penyuluh pertanian saat ini yakni PNS 25.464 orang, THL-TBPP 19.176 orang, (yang telah diangkat sebagai CPNS 6.058 orang), penyuluh swasta 92 orang dan penyuluh swadaya 22.348 orang.
"Sedangkan jumlah desa di seluruh tanah air saat ini 71.479 desa, sehingga kita masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian," katanya dalam kegiatan Pertemuan Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian.
Kegiatan yang berlangsung selama 1-3 Desember 2017 tersebut diikuti oleh para penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia.
Menurut dia, kebutuhan penyuluh pertanian hingga 2019 sebanyak 104.863 orang, sedangkan yang tersedia saat ini sebanyak 25.464 orang sehingga masih kekurangan sekitar 79.399 orang.
Salah satu strategi untuk mengatasi kekurangan jumlah penyuluh pertanian, lanjut Momon, yakni meningkatkan peran petani sebagai penyuluh swadaya.
Dikatakannya, saat ini jumlah penyuluh swadaya sebanyak 23 ribu orang yang berasal dari petani atau kelompok tani. Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka maka pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan.
"Namun demikian dari anggaran yang tersedia baru dapat memberikan bantuan untuk pelatihan dan pendampingan bagi 3.500 penyuluh swadaya," katanya.
Pemerintah menargetkan, keberadaan penyuluh pertanian sedikitnya satu desa sentra produksi pertanian terdapat satu orang penyuluh.
Momon menyatakan, pada 2017 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian sebesar Rp525 miliar turun Rp16 miliar dibandingkan 2016 yang mencapai Rp549 miliar.
Dari anggaran sebesar Rp525 miliar tersebut, lanjutnya, sebanyak Rp430 miliar dipergunakan untuk pebanyaran honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP).
Menurut Kepala BPPSDMP, saat ini kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan pihaknya terbukti efektif karena dengan jumlah kelompok tani yang mencapai 550 ribu maka sedikitnya telah menjangkau 15 juta petani jika setiap kelompok tani memiliki anggota 35 orang.
Dikatakannya, salah satu agenda prioritas Kabinet Kerja 2014-2019 yakni mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.
"Untuk itu maka dibutuhkan tenaga penyuluh yang handal dan profesional. Agar penyuluh dapat melaksanakan tugasnya maka mereka harus ditingkatkan kompetensi dan profesionalismenya," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar