Dalam kunjungannya ke PLTBg di Jangkang, Belitung, Jumat, Wamen ESDM kembali menyampaikan bahwa minat investasi energi terbarukan meningkat, khususnya pada wilayah yang biaya pokok penyediaan (BPP) wilayahnya lebih tinggi daripada BPP nasional, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung ini.
"Secara total di Indonesia, selama 2017 telah ditandatangani 68 power purchase agreement (PPA) pembangkit energi terbarukan antara PLN dengan pengembang. Angka ini bahkan naik empat kali lipat dari data pada tahun sebelumnya hanya 16 PPA energi terbarukan," kata Arcandra.
Arcandra mencontohkan, untuk di wilayah Bangka Belitung yang BPP wilayahnya adalah tertinggi di Sumatera (Rp 1.907/kWh), harga pembeliaan untuk listrik energi terbarukan ke PLN adalah 85 persen atau Rp1.621/kWh.
"Biaya produksi PLTBg (Jangkang) ini bahkan lebih rendah daripada BPP setempat, ini menarik," katanya.
Sebagaimana diketahui listrik dari PLTBg Jangkang ini dijual ke PLN dengan harga Rp975/kWh.
PLTBg yang dioperasikan AANE di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur ini merupakan anak perusahaan dari PT Austrindo Nusantara Jaya (ANJ) yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. AANE didirikan pada tahun 2009 dan bertugas untuk mengolah limbah cair kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME) yang dihasilkan oleh ANJ untuk menjadi listrik.
Pada tahun 2013, AANE menandatangani kontrak penjualan listrik dengan PLN dan merupakan pengembang biogas pertama yang menjual listrik secara komersial. Pada tahun 2016, kapasitas PLTBg AANE sebesar 1,8 megawatt untuk 2.000 rumah tangga dengan kapasitas 900 va.
Wamen ESDM dan rombongan selanjutnya melakukan kunjungan kerja ke PLTS off-grid komunal di Dusun Tungkup, Desa Nyuruk, Kabupaten Belitung Timur. Kunjungan kerja ke dua pembangkit energi terbarukan tersebut adalah untuk melihat potensi interkoneksi energi terbarukan ke jaringan PLN.
Interkoneksi PLTBg milik AANE ke jaringan PLN ini dapat dijadikan contoh replikasi bagi PLTBg lainnya di Indonesia. Pemanfaatan POME menjadi energi listrik akan memberi nilai tambah bagi Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar kedua di dunia.
Sementara itu, interkoneksi PLTS Tungkup ke jaringan PLN juga dapat dijadikan contoh replika untuk proyek PLTS off-grid lainnya pada saat jaringan PLN mulai masuk. Kapasitas PLTS yang relatif kecil dianggap tidak akan memberi dampak yang signifikan atau gangguan pada sistem jaringan PLN.
Sejak 2011 hingga akhir tahun 2016, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM telah membangun lebih dari 600 PLTS dan PLTMH komunal dengan total kapasitas 25 megawatt. Saat ini PLN terus berekspansi untuk memberikan akses listrik ke berbagai desa di Indonesia sehingga interkoneksi PLTS off-grid menjadi penting untuk keberlanjutan pemanfaatan PLTS yang dibangun dari dana APBN bagi kesejahteraan masyarakat.
Interkoneksi listrik dari energi terbarukan ke jaringan PLN juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target energi terbarukan sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional pada tahun 2025, juga membantu Indonesia mencapai komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar