"Realisasi ini lebih baik dari periode sama pada 2017 sebesar Rp54,7 triliun atau 0,40 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realiasi APBN 2018 di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menjelaskan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp200,1 triliun dan belanja negara yang tercatat sebesar Rp249 triliun.
Ia memaparkan realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp160,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp39,2 triliun.
"Realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ini tercatat masing-masing tumbuh 13,6 persen dan 34 persen dibandingkan periode tahun lalu," ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp127,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp121,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp56,2 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp72,4 triliun.
"Penyerapan belanja ini lebih cepat karena realisasi belanja Kementerian Lembaga dan non Kementerian Lembaga pada akhir Februari 2017 masing-masing tercatat Rp43,9 triliun dan Rp59 triliun," katanya.
Untuk pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2018, pemerintah juga telah menyerap dana sebesar Rp57,2 triliun yang berasal dari pinjaman, utang, investasi maupun pembiayaan lainnya.
"Neraca keseimbangan primer juga tercatat sebesar Rp14,5 triliun, lebih rendah dari pencapaian pada akhir Februari 2017 sebesar Rp22,4 triliun," kata Sri Mulyani.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar