"Ke depannya jika pemerintah ingin fokus kepada industri 4.0 ini, maka alokasikan anggaran secara masif ditujukan untuk infrastruktur ini (industri 4.0)," kata Juru Bicara PKS Muda Bidang Industri dan Lingkungan, Yoandro Edwar, dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Menurut Yoandro, inovasi, kreativitas, riset dan pengembangan, serta ekosistem yang mendukung adalah unsur-unsur infrastruktur yang harus dibangun dan perlu menjadi skala prioritas pemerintah.
Selain itu, ujar dia, kebijakan visi tersebut juga harus sesuai dengan karakter generasi milenial, antara lain terkait dengan kondisi lapangan kerja.
"Penyesuaian lapangan kerja pun tidak harus dipaksa untuk menjadi buruh pabrik manufaktur, karena ke depan pabrik pun bisa dilakukan dari rumah," katanya.
Ia menyatakan hal tersebut agar cita-cita pemerintah bahwa pada tahun 2030, sektor industri memberikan sumbangsih 26 persen untuk PDB Indonesia bisa tercapai.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembentukan Komite Industri Nasional (KINAS) bertujuan untuk memfasilitasi percepatan pengembangan revolusi industri 4.0.
"Melalui komite ini, kita ingin membangun komunikasi yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan revolusi industri keempat," kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi membahas implementasi industri 4.0 di Jakarta, Kamis (29/3).
Pemerintah telah membentuk KINAS untuk mendorong penyelarasan lintas kementerian lembaga maupun pemangku kepentingan agar sektor industri mendapatkan manfaat dari era kecanggihan teknologi 4.0.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan pemerintah berupaya mempersiapkan aparatur sipil negara kompeten dalam menyongsong era revolusi industri generasi keempat (industri 4.0) yang ditandai dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi.
Saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi perubahan yang cepat di era industri 4.0 yang dicirikan dengan dominannya peran mesin dan otomatisasi.
Menpan mengatakan jumlah ASN saat ini mencapai 4,3 juta lebih, dengan komposisi terbanyak selain guru dan tenaga kesehatan, adalah jabatan pelaksana yang bersifat administratif, yaitu sebesar 1,6 juta atau sekitar 26 persen.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto meminta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi revolusi industri 4.0 karena justru memberi kesempatan untuk Indonesia berinovasi.
"Jadi dengan revolusi industri keempat ini, industri kembali menjadi `mainstream` pembangunan," kata Airlangga ketika ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (7/3).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar