Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Muhammad Basri Sidehabi setelah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan Emir Qatar, Minggu .
Minister Counsellor KBRI Doha, Boy Dharmawan kepada Antara London, Senin mengatakan dalam pertemuan tersebut, Menteri Luhut didampingi Utusan Khusus untuk Timur Tengah dan OIC, Alwi Shihab, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi, Deputi I bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim, Arief Havas Oegroseno, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko.
Menurut Dubes Basri, Emir menyambut hangat kunjungan Menko Luhut dan menyampaikan kesannya mendalam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Emir sangat senang dan memuji leadership Presiden Joko Widodo dan mengakui sangat cocok dengan Presiden Joko Widodo," ujarnya.
Salah satu pembahasannya menindaklanjuti rencana investasi Qatar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok. "Saya bawa Gubernur NTB, (supaya) jadi konkret karena mereka mau berinvestasi di 150 hektar di KEK Mandalika," ujar Menko Luhut.
Ditambahkan, Qatar juga tertarik untuk berinvestasi di bidang pariwisata di KEK Mandalika. Termasuk investasi perpanjangan landasan pacu (runway) bandara di Lombok menjadi 3.000 meter.
Menurut Direktur PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Ngurah Wirawan, KEK Madalika memiliki ?kawasan seluas 1100 hektar. Investor Qatar ditawarkan area seluas 280, namun mereka ingin fokuskan 150 hektar.
Disampaikan investor Prancis juga sudah menanamkan investasinya seluas 120 hektar untuk kawasan hotel dan resort.
Selain pariwisata, pertemuan juga membahas mengenai penyelesaian Bilateral Investment Treaty antara Indonesia-Qatar, pengembangan sektor pertanian di Kalimantan,?aqua-culture?di Sabang, dan?sponsorship?Asean Games di Indonesia tahun depan.
Terkait permintaan Qatar mengenai kerja sama pertanian, Luhut berjanji akan mempersiapkan lahan pertanian. "Kita siapkan di Kalimantan Tengah mungkin (seluas) 100 ribu ha," ujar mantan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .
Guna melancarkan implementasi kerja sama kedua negara, dia memilih memanfaatkan jalur komunikasi informal yang lebih cepat. "Kami tukaran nomor telepon. Jadi tidak hanya melalui jalur resmi , langsung (komunikasi) informal kita tempuh," ujarnya.
Menurut Dubes Basri, pertemuan dilanjutkan rangkaian pertemuan bilateral dengan instansi antara lain dengan Deputy Prime Minister yang merangkap sebagai Menteri Pertahanan, Dr. Khalid bin Mohammad Al Attiyah, Menteri Keuangan, Dr. Ali Shareef Al Emadi yang juga merangkap Sekjen Supreme Council of Economic Affairs and Investment.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar