Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Bambang mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam atas kesenjangan harga BBM antara Jawa dan Papua.
Setelah kajian dilakukan, barulah menyeragamkan harga BBM di seluruh Indonesia. Bagaimana pun langkah Presiden Jokowi dengan program satu harga BBM di Papua perlu diapresiasi, tapi harus dengan kajian matang agar dana subsidi BBM tidak dimanipulasi.
Sebenarnya yang harus dikaji pemerintah adalah bagaimana bisa terjadi kesenjangan harga BBM yang terlalu jauh antara Papua dan Jawa. Ini merupakan masalah distribusi yang dilakukan Partamina, katanya.
Politis Partai Gerindra ini menuturkan, dari hasil pantauannya, harga BBM di Papua yang paling tinggi itu terjadi di daerah-daerah pedalaman. Di kota-kota besar di Papua, harga premium dan solar relatif sama dengan di Jawa.
Distribusi BBM ke pedalaman ini yang bermasalah, termasuk pedalaman di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Padahal, distribusi BBM lewat jalur laut jauh lebih murah daripada darat. Dan sudah ada 141 pelabuhan di Indonesia yang bisa disinggahi untuk mendistibusikan BBM.
Ia menjelaskan Indonesia kekurangan angkutan transportasi logistik massal, terutama ke daerah-daerah terpencil.
Bambang mencontohkan, angkutan kereta massal untuk mengangkut logistik belum banyak. Di luar negeri, transportasi logistik massal begitu banyak tersedia dan bisa menjangkau ke daerah-daerah pedalaman.
Di Australia dan China, harga BBM di daerah pelosok yang terkecil sekalipun sudah sama.
"Bila sudah ada penyatuan harga BBM, itu bisa berdampak positif pada iklim usaha. Pertumbuhan ekonomi juga bisa bergerak naik. BBM yang menjadi energi primer masih wajib disubsidi terutama untuk transportasi publik dan logistik," paparnya.
Editor: Hence Paat
COPYRIGHT © ANTARA 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar