"Kami pun sudah mengutus petugas mengikuti sosialisasi tentang identifikasi keaslian uang rupiah yang digelar pihak Bank Indonesia (BI)," ujar Kepala KCP BNI Gorontalo Utara, Wiwik Ibrahim, di Gorontalo, Minggu.
Antisipasi itu, kata ia, lebih difokuskan saat transaksi penerimaan uang di mana petugas "teller" dituntut lebih cermat mengenali uang apakah asli atau palsu.
Ia mengatakan kemungkinan dari sekian banyak uang asli, bisa saja diselipkan uang palsu.
"Apakah diselipkan sengaja ataupun tidak sengaja, maka petugas pun dibekali tentang cara-cara terkait pelaporan jika menemukan dugaan uang palsu," ujar Wiwik.
Terkait dengan isu dugaan penggunaan uang palsu pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di daerah itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gorontalo Utara, Jefrian Akutu, mengatakan pihaknya percaya terhadap komitmen yang diucapkan dan ditandatangani oleh para pasangan calon untuk antipolitik uang.
"Kami tidak lengah terhadap pengawasan politik uang, namun kepercayaan dan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat untuk menolak politik uang diyakini akan terwujud pada Pilkada 2018 di daerah ini," ujar dia.
Terkait dengan peredaran uang palsu, kata Jefrian, saat perhelatan pilkada maupun tidak, maka kegiatan tersebut tergolong tindakan kriminal.
"Kami serahkan ke pihak kepolisian terkait penanganan peredaran uang palsu, termasuk bisa mengidentifikasi uang asli maupun uang palsu," ujarnya.
Pihaknya berharap seluruh pasangan calon benar-benar mewujudkan pilkada bersih dan damai, antipolitik uang, antipolitik SARA dan antikabar bohong.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar