Penghambat Inklusi Keuangan Indonesia Yaitu Sistem dan Perizinan

Jakarta (Antaranews Gorontalo) - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia yakni terkait sistem dan perizinan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan /United Nations Secretary General`s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima dari Belanda di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, mengatakan perlunya penyederhanaan sistem inklusi keuangan.

"Jadi memang yang paling penting itu ada satu, penyederhanaan sistem, penting sekali. Kunci. Ini yang harus kita perbaiki," katanya.

Perbaikan dan penyederhanaan sistem tersebut menjadi kunci sukses penerapan dan perluasan keuangan di Tanah Air.

Hal kedua menurut Presiden yakni penyederhanaan izin-izin yang selama ini terkesan masih sangat ruwet.

"Dua hal ini kalau kita selesaikan, akan mempercepat inklusi keuangan kita, cepat sekali. Kalau dua hal ini belum bisa kita selesaikan, ya majunya tidak sepesat yang kita inginkan. Tadi saya sudah diskusi panjang dengan beliau kita harapkan dua hal tadi segera cepat kita selesaikan," kata Presiden setelah bertemu dengan Ratu Maxima.

Presiden Jokowi menambahkan ia ingin seluruh masyarakat di Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan secara sederhana dan cepat.

"Kita ingin semua orang itu bisa mengakses ke perbankan dan akses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat. Semuanya, seluruh masyarakat bisa masuk ke sistem keuangan," katanya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mendampingi Presiden pada pertemuan itu menambahkan sejak 18 bulan lalu, Ratu Maxima sudah datang ke Indonesia.

"Jadi memang kita sejak 18 bulan lalu Ratu Maxima datang ke sini, kita tengah menyiapkan mengembangkan dengan cepat keuangan inklusif, kita berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain, dan sejak 18 bulan lalu kita sudah mengembangkan beberapa program di antaranya Program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Rakyat, dan beras sejahtera," katanya.

Pada 2019, Pemerintah RI menargetkan tingkat inklusi keuangan akan menyamai negara-negara lain yang selama ini sudah maju di antaranya India.