Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui temuan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran pada 2017 meski sudah ada kebijakan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) pada proyek pemerintah sejak awal tahun ini.
"Saya kira sudah bagus (adanya TP4P dan TP4D), tapi masih ada beberapa `case` (kasus/temuan) yang sedang ditangani Pak Irjen (inspektorat jenderal) karena ketidaktahuan dan lain-lain," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjawab pers di Jakarta, Senin, di sela Rapat Koordinasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR.
Menurut Basuki, sesuai informasi dari Jaksa Agug Muda Intelijen (Jamintel) pada agenda itu, info adanya penyelewengan semacam itu juga berasal dari orang dalam sehingga semuanya memang harus kompak untuk mengawasi.
"Jadi, info semacam ini, harusnya sama mulai dari Presiden, ke saya, hingga ke Balai dan PPK," katanya.
Namun, Basuki enggan merinci beberapa temuan yang dimaksud, tetapi secara garis besar diakui ada yang bersifat pencegahan dan ada yang sudah temuan atau sudah terjadi.
Ditanya evaluasi secara umum adanya TP4P dan TP4D sejak awal 2017 hingga saat ini, Basuki mengakui secara umum informasi dari Jamintel, jumlah realisasi proyek dari 2016-2017 naik tinggi.
"Kami pun dari PUPR sama, yakni misalnya pada proyek di GBK (Gelora Bung Karno), ketika ada informasi yang mencurigakan, ya yang jawab Kejati (Kejaksaan Tinggi) karena kami sejak awal didampingi mereka, BPKP dan lainnya. Jadi, insya Allah tidak ada hal hal yang menyimpang," katanya.
Ia membenarkan bahwa selama ini, struktur pelelangan proyek di PUPR sudah berubah yakni Unit Layanan Pengadaan (ULP) langsung ke Kelompok Kerja (Pokja).
"Jadi yang selama ini yang tunjuk Pokja adalah Satker dan ULP biasanya Kepala Balai, ternyata tidak bisa dikendalikan karena independen, tetapi independennya menurut saya, diterjemahan semaunya sendiri. Ini tidak benar," katanya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan peninjauan dan disesuaikan dengan peraturan yang ada, maka yang tunjuk Pokja sekarang adalah ULP langsung dan Pokjanya tidak terdiri satu organisasi, tetapi dicampur.
Ia memberikan contoh, untuk lelang jalan dan jembatan, maka tidak semua Pokja dari Bina Marga. "Ketua dan Sekretaris dari Bina Marga, tetapi anggotanya campur mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, tergantung lokasinya," katanya.
Realisasi anggaran
Menjawab pertanyaan anggaran 2017 hingga saat ini (18/12), Basuki menjelaskan, realisasi penyerapan anggaran untuk fisik 86 persen, sedangkan keuangan baru 83 persen.
"Ini bukan dihentikan lajunya, tetap jalan terus. Mestinya fisik dan keuangan sama, tetapi ini hanya soal penagihan saja," katanya.
Basuki optimistis bahwa realisasi anggaran 2017 bisa diserap sesuai prognosa 95 persen.
Anggaran Kementeraian PUPR tahun ini sebesar Rp101,496 triliun.
Anggaran sebesar itu terbagi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar 40,78 persen, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar 32,77, Ditjen Cipta Karya 15,7 persen, Ditjen Penyediaan Perumahan 8,16 persen, Ditjen Pembiayaan Perumahan sebesa 0,23 persen, dan bidang lainnya sebesar 2,35 persen.
Jika dirincikan, total alokasi anggaran tersebut dibagi ke dalam 11 unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp15,935 triliun dan Ditjen Sumber Daya Air Rp33,263 triliun.
Kemudian, anggaran Ditjen Penyediaan Perumahan Rp8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp240 miliar, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Rp632 miliar.
Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp478 miliar.
